Membenahi Moralitas di Korporasi

Beberapa penelitian membuktikan bahwa hukuman tidak dapat memitigasi perilaku jahat, tetapi tingkat moralitas pelakulah yang berperan.

Oleh: Martdian Ratna Sari, M.Sc – Faculty Member
                                                         PPM School of Management

 

*Tulisan ini dimuat di Sindo Weekly

  No. 33 Tahun V, 17-23 Oktober 2016

Text and image block

Ada segelintir pemberitaan mengenai maraknya kejahatan korporasi yang mengarah kepada kebutuhan akan beberapa aturan baku agar pemidanaan kejahatan korporasi tersebut dapat dilakukan secara maksimal. Sebagai seorang akademisi, penulis berpandangan bahwa aturan-aturan baru untuk memitigasi kejahatan korporasi bukanlah solusi yang serta merta dapat mengubah perilaku seorang pelaku kejahatan.

Beberapa penelitian membuktikan bahwa hukuman tidak dapat memitigasi perilaku jahat,  tetapi tingkat moralitas pelakulah yang berperan. Dalam penelitiannya,  Albercht (1980) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya fraud (kecurangan/kejahatan)  korporasi adalah adanya tekanan situasional, kesempatan, dan integritas personal. Integritas personal yang dimaksud mengarah kepada kode etik individu yang dapat diobservasi melalui teori perkembangan moral individu.

Albercht juga mengemukakan bahwa selain integritas personal, hal penting lainnya yang menyebabkan penyimpangan perilaku seseorang dalam melakukan kejahatan korporasi adalah lokus kendali (locus of control) individu.  Locus of control ini menunjukkan tingkat keyakinan individu dalam mengendalikan kejadian-kejadian yang memengaruhi kehidupannya (Rotter, 1996).

Individu dengan internal locus of control cenderung tidak menerima tindakan tertentu yang kurang etis, sedangkan individu dengan external locus of control cenderung lebih menerima tindakan tertentu yang kurang etis (Reiss dan Mitra, 1998). Maka, individu dengan internal locus of control lebih kecil kemungkinannya untuk melakukan kecurangan atau kejahatan korporasi dibandingkan dengan individu yang external locus of control.

Selain itu, pengetahuan akan penalaran moral digunakan untuk mengetahui kecenderungan individu dalam melakukan suatu tindakan tertentu, terutama yang berkaitan dengan dilema etika. Penelitian Bernadi (1944) dan Ponemon (1993) membuktikan bahwa semakin tinggi level penalaran moral, individu akan sensitif terhadap isu etika. Dengan kata lain, semakin tinggi level penalaran moral seseorang, ia cenderung tidak akan melakukan kecurangan atau kejahatan korporasi, begitupun sebaliknya. 

Dalam teori perkembangan penalaran moral, Kohlberg (1981) menjelaskan bahwa terdapat tiga tingkat perkembangan moral individu, yakni prakonvensional, konvensional, dan pascakonvesional. Tiga tingkat tersebut kemudian dibagi atas enam tahap (Kohlberg, 1995), yaitu orientasi hukuman dan kepatuhan, orientasi relativis-instrumental, orientasi kesepakatan antara pribadi atau orientasi ”Anak Manis”, orientasi hukum dan ketertiban, orientasi kontrak sosial legalistis, serta orientasi prinsip etika universal.

Keenam tingkat penalaran moral yang dikemukakan oleh Kohlberg itu dibedakan satu dengan yang lainnya bukan berdasarkan keputusan yang dibuat, melainkan berdasarkan alasan yang dipakai untuk mengambil keputusan.

Dari beberapa hasil penelitian, jelas diungkapkan bahwa perilaku seseorang dalam melakukan kecurangan atau kejahatan korporasi sebagian besar dapat dilihat dari seberapa besar tingkat penalaran moralnya, bagaimana individu itu memiliki lokus kendali, dan alasan dibalik perilaku individu dalam memutuskan sesuatu.

Hal yang perlu menjadi perhatian dan fokus saat ini dalam mencegah atau memitigasi tindak kejahatan korporasi adalah bagaimana lembaga pemerintahan dan korporasi itu sendiri meningkatkan penalaran moral dari para pegawai melalui program tanggap akan dilema etika. Lembaga pendidikan perlu membekali para siswanya dengan berbagai isu etika yang sedang berkembang sehingga anak didik memiliki sensitivitas atas perilaku yang tidak etis. Dengan demikian, tindak kecurangan atau kejahatan korporasi dapat dicegah sejak dini.

dengan internal locus of control cenderung tidak menerima tindakan tertentu yang kurang etis, sedangkan individu dengan external locus of control cenderung lebih menerima tindakan tertentu yang kurang etis (Reiss dan Mitra, 1998). Maka, individu dengan internal locus of control lebih kecil kemungkinannya untuk melakukan kecurangan atau kejahatan korporasi dibandingkan dengan individu yang external locus of control.

Sambil memperbaiki sistem hukum yang ada, mari benahi juga moralitas. Sebab, jika moralitas individu bobrok, sistem hukum yang baik dan adil sekalipun hanya akan menjadi isapan jempol.

Share