Krisis Timur Tengah dan Ketahanan Bisnis: Mengapa HR Tidak Boleh Tinggal Diam?
Dunia sedang tidak baik-baik saja. Begitu narasi yang ramai belakangan ini di media sosial. Isu perang dunia ketiga bahkan sudah menjalar hampir ke semua media yang dapat kita baca.
Tereksposnya konflik di Timur Tengah menciptakan situasi tegang yang melintasi batas negara, sekaligus membawa ancaman nyata terhadap stabilitas keamanan dan ekonomi global. Indonesia memang secara geografis berada cukup jauh dari konflik tersebut, tetapi kita tidak boleh menganggap diri kebal terhadap dampaknya.
Merespons konflik tersebut, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah memberikan arahan tegas pada Senin, 9 Maret 2026: “Akibat perang di Timur Tengah, kita harus siap menghadapi kesulitan.”
Pesan ini menjadi alarm bagi masyarakat Indonesia, termasuk bagi dunia usaha yang operasionalnya sangat dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global.
Sebut saja efek domino dari minyak dunia hingga ke dapur karyawan kantoran. Salah satu indikator yang paling nyata — dan juga menjadi isu yang ramai diperbincangkan — adalah fluktuasi harga minyak mentah dunia.
Baru-baru ini, lonjakan harga minyak per barel menjadi sorotan utama. Bagi Indonesia, apabila benar terjadi kenaikan secara signifikan, hal tersebut dapat menjadi awal dari berbagai efek domino, seperti:
- Kenaikan Harga BBM: Kenaikan harga minyak dunia yang signifikan — misalnya apabila mencapai US$200 per barel seperti ancaman Iran kepada AS pada Senin, 9 Maret 2026 — akan menciptakan kesenjangan antara APBN dan harga riil di lapangan. Dampak selanjutnya sangat bergantung pada langkah yang diambil pemerintah, misalnya apakah akan meningkatkan subsidi BBM atau justru membebankan kenaikan tersebut kepada masyarakat (tanpa subsidi). Jika beban tersebut dialihkan kepada masyarakat, maka secara otomatis harga BBM akan naik dari level saat ini.
- Inflasi Sektor Riil: Sebagai konsekuensi logis dari kenaikan harga BBM, biaya distribusi dan transportasi akan meningkat. Kondisi ini berpotensi memicu kenaikan harga bahan pokok maupun berbagai layanan jasa. Besarnya inflasi yang terjadi akan sangat bergantung pada selisih antara kemampuan APBN dan subsidi yang diberikan dengan harga minyak global.
- Penurunan Daya Beli: Dengan potensi bahwa tidak semua perusahaan mampu menaikkan remunerasi karyawan, pada akhirnya ekonomi rumah tangga karyawan — dan masyarakat Indonesia secara umum — akan menghadapi tekanan finansial yang lebih berat.
Peran HR sebagai strategic business partner
Kita tengok dari sudut kecil dunia Human Resources (HR). Dalam kondisi penuh ketidakpastian ini, HR tidak boleh hanya nyaman di kursi administratif. Sebagai fungsi yang memiliki peran sebagai mitra strategis bisnis, berikut beberapa langkah nyata yang dapat dilakukan HR:
1. Fleksibilitas Kerja untuk Efisiensi
Pertimbangkan untuk me-review kebijakan kerja jarak jauh (Work From Home) atau hybrid guna membantu karyawan mengurangi pengeluaran transportasi akibat kenaikan BBM, sekaligus menekan biaya operasional kantor (listrik, air, dan pemeliharaan). Hal ini sudah dilakukan oleh beberapa negara.
Per Maret 2026, sejumlah negara di Timur Tengah (seperti Uni Emirat Arab, Pakistan, Kuwait, hingga Qatar) memberlakukan WFH karena adanya ancaman keamanan yang nyata akibat kedekatan dengan pusat konflik. Sementara itu, beberapa negara ASEAN (seperti Vietnam, Filipina, dan Thailand) juga memberlakukan WFH untuk menekan biaya operasional serta konsumsi BBM.
2. Komunikasi Krisis dan Manajemen Ekspektasi
Ketidakpastian ekonomi sering kali memicu kecemasan di kalangan karyawan. HR dapat menjadi saluran informasi yang transparan mengenai langkah-langkah mitigasi yang sedang ditempuh perusahaan, serta tindakan yang dapat dilakukan oleh karyawan agar tetap merasa aman dan fokus pada performa.
3. Peningkatan Produktivitas melalui Upskilling
Program reskilling dan upskilling dinilai sebagai upaya agar karyawan mampu menangani peran yang lebih kritikal serta membantu perusahaan tetap kompetitif meski berada dalam tekanan biaya tinggi. Penentuan topik reskilling dan upskilling juga menjadi poin penting, sehingga perlu didasarkan pada training needs analysis yang kuat.
Pendekatan ADDIE (Analyze, Design, Develop, Implement, and Evaluation) dapat digunakan. Pada tahap Analyze, setidaknya harus ada dasar yang kuat untuk menentukan what, where, dan who dari pelatihan tersebut. Hal ini juga dapat dikombinasikan dengan analisis industri untuk menemukan rare skill yang dapat menjadi value added bagi perusahaan.
4. Program Kesejahteraan Karyawan yang Relevan
Di tengah kenaikan harga bahan pokok, “kesejahteraan” bukan lagi sekadar fasilitas hiburan maupun gaya hidup. HR perlu meninjau kembali paket compensation and benefit. Pertimbangkan pemberian bantuan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar, seperti subsidi transportasi atau program koperasi karyawan yang menyediakan sembako murah.
Bentuk benefit ini dapat disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Oleh karena itu, melakukan engagement survey dan berbagai survei kekaryawanan lainnya menjadi poin penting untuk memastikan benefit yang diberikan tepat sasaran dan efisien.
5. Manajemen Biaya Tenaga Kerja yang Adaptif
Me-review kembali anggaran SDM merupakan langkah yang bijak. Fokusnya adalah efisiensi yang tetap sesuai kebutuhan tanpa mengorbankan produktivitas. Implementasinya dapat berupa, namun tidak terbatas pada, pengetatan rekrutmen (selective hiring) maupun optimalisasi lembur melalui pengaturan shift kerja.
Selective hiring bukan hal yang mudah. Proses ini dapat dimulai dengan melakukan critical position analysis hingga workload analysis untuk memastikan bahwa rekrutmen benar-benar dilakukan untuk posisi yang dibutuhkan perusahaan di tengah kondisi krisis. Pertimbangkan kembali setiap usulan penambahan posisi maupun pembentukan unit/divisi baru dengan menimbang kemampuan finansial perusahaan serta potensi ROI (return on investment) bagi perusahaan.
*Tulisan ini dimuat di SWA Online
