Ilusi Kemakmuran: Tumbuh Tanpa Sejahtera
Di hampir setiap pidato ekonomi, satu angka selalu menjadi pusat perhatian: pertumbuhan produk domestik bruto (PDB). Ketika angka itu naik, optimisme ikut menguat. Pemerintah menyebut ekonomi berada di jalur yang benar, pelaku usaha melihat sebagai peluang yang membaik, sementara investor membaca sinyal bahwa aktivitas ekonomi terus bergerak. Dalam logika ekonomi konvensional, pertumbuhan identik dengan kemajuan.
Namun, kehidupan sehari-hari masyarakat sering kali menyampaikan cerita yang berbeda. Di pasar tradisional, ibu rumah tangga masih berhitung cermat sebelum memasukkan kebutuhan pokok ke dalam keranjang belanja. Di kawasan industri, pekerja merasa kenaikan upah tidak lagi cukup mengejar peningkatan biaya hidup. Di lingkungan kelas menengah perkotaan, semakin banyak keluarga memilih menunda membeli rumah, mengganti kendaraan, atau sekadar mengurangi frekuensi makan di luar.
Percakapan tentang liburan berganti dengan diskusi mengenai cicilan, biaya sekolah anak, dan tabungan yang semakin sulit bertambah. Paradoks inilah yang sesungguhnya sedang dihadapi Indonesia saat ini. Di atas kertas, ekonomi bertumbuh. Namun, di dalam kehidupan masyarakat, rasa sejahtera tidak tumbuh dengan kecepatan yang sama. Data resmi menunjukkan, ekonomi Indonesia pada triwulan I-2026 tumbuh 5,61 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Angka ini bahkan menjadi pertumbuhan triwulanan tertinggi dalam lebih dari tiga tahun. Konsumsi rumah tangga meningkat 5,52 persen, investasi tumbuh 5,96 persen, sementara konsumsi pemerintah melonjak hingga 21,81 persen, terutama didorong percepatan belanja negara dan berbagai program prioritas. Sekilas, angka-angka tersebut memberikan alasan untuk optimistis. Namun, statistik makro hanyalah potret rata-rata dari sebuah perekonomian. Ia mampu menggambarkan kecepatan mobil ekonomi nasional, tetapi tidak selalu menjelaskan bagaimana manfaat pertumbuhan itu tersebar di antara jutaan rumah tangga.
Di sinilah letak persoalan yang sering luput dari perhatian. Selama beberapa dekade, keberhasilan pembangunan terlalu sering diukur dari seberapa tinggi ekonomi tumbuh. Padahal, bagi sebagian besar masyarakat, pertanyaan yang jauh lebih penting bukanlah “berapa persen PDB bertambah?”, melainkan “apakah hidup saya hari ini lebih baik dibandingkan tahun lalu?” Perbedaan antara kedua pertanyaan itu tampak sederhana, tetapi implikasinya sangat besar. Pertumbuhan ekonomi adalah indikator produksi, sedangkan kesejahteraan adalah pengalaman hidup.
Pertumbuhan dihitung dari peningkatan nilai barang dan jasa yang diproduksi. Sebaliknya, kesejahteraan dirasakan melalui kemampuan memenuhi kebutuhan hidup, memperoleh pekerjaan yang layak, membangun tabungan, mengakses pendidikan dan layanan kesehatan, serta memiliki keyakinan bahwa masa depan keluarga akan lebih baik daripada hari ini. Karena itu, tidak selalu benar bahwa ekonomi yang tumbuh otomatis menghadirkan rasa makmur. Fenomena ini bukan hanya terjadi di Indonesia.
Banyak negara mengalami apa yang oleh sejumlah ekonom disebut sebagai growth without prosperity, yaitu kondisi ketika pertumbuhan ekonomi tetap berlangsung, tetapi manfaatnya semakin terkonsentrasi pada kelompok atau sektor tertentu sehingga sebagian masyarakat tidak merasakan peningkatan kualitas hidup yang sepadan. Dalam kondisi seperti itu, statistik ekonomi tetap tampak sehat, tetapi optimisme masyarakat justru mulai memudar. Beberapa indikator mulai memperlihatkan gejala tersebut.
Meskipun pertumbuhan awal tahun cukup tinggi, berbagai lembaga internasional memperkirakan momentum ekonomi Indonesia akan melambat pada sisa tahun 2026. World Bank memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di sekitar 5,0 persen, sedangkan OECD memproyeksikan pertumbuhan sekitar 4,7 persen, dengan alasan meningkatnya ketidakpastian global, biaya energi yang lebih tinggi, serta mulai melemahnya konsumsi dan investasi.
Bahkan indikator penjualan ritel dan kepercayaan konsumen menunjukkan tanda-tanda perlambatan setelah awal tahun yang kuat. Artinya, tantangan Indonesia hari ini bukan lagi sekadar bagaimana menciptakan pertumbuhan yang lebih tinggi. Tantangan yang jauh lebih mendasar adalah bagaimana memastikan pertumbuhan tersebut benar-benar diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat luas.
Di situlah kita melihat hadirnya ilusi kemakmuran. Sebuah keadaan ketika angka-angka makroekonomi tampak menjanjikan, tetapi pengalaman ekonomi sehari-hari masyarakat belum sepenuhnya mencerminkan optimisme yang sama. Kalau kondisi ini dibiarkan berlangsung terlalu lama, persoalan yang muncul bukan semata-mata perlambatan ekonomi.
Yang lebih berbahaya adalah hilangnya keyakinan publik bahwa bekerja lebih keras, berusaha lebih giat, atau berinvestasi lebih besar akan membawa kehidupan yang lebih baik. Ketika harapan mulai memudar, pertumbuhan ekonomi kehilangan fondasi terpentingnya: kepercayaan masyarakat terhadap masa depan. Mengapa Masyarakat Tidak Merasa Lebih Sejahtera?
Persoalannya bukan karena pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak cukup baik. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia justru termasuk negara yang mampu menjaga stabilitas pertumbuhan di tengah ketidakpastian global. Inflasi relatif terkendali, nilai tukar bergerak dalam kisaran yang masih dapat dikelola, dan aktivitas investasi tetap berlangsung. Dari sudut pandang makroekonomi, fondasi tersebut layak diapresiasi. Namun, kesejahteraan tidak pernah lahir hanya dari stabilitas statistik.
Kesejahteraan lahir ketika masyarakat merasakan pendapatan mereka meningkat lebih cepat daripada biaya hidup, kesempatan kerja semakin baik, dan masa depan ekonomi keluarga menjadi lebih menjanjikan. Di sinilah muncul jurang antara apa yang dicatat oleh statistik dan apa yang dialami oleh masyarakat. Pertama, daya beli riil tidak tumbuh secepat biaya hidup. Sering kali kita mengukur inflasi hanya melalui satu angka nasional. Padahal, rumah tangga tidak mengonsumsi “rata-rata inflasi”.
Mereka membeli beras, membayar uang sekolah, membayar cicilan rumah, membeli obat, mengisi bahan bakar kendaraan, dan memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari yang komposisinya berbeda pada setiap keluarga. Akibatnya, meskipun inflasi nasional relatif terkendali, banyak keluarga tetap merasakan tekanan biaya hidup yang lebih besar daripada kenaikan pendapatan yang mereka terima. Kenaikan gaji tahunan yang berada pada kisaran tertentu sering kali habis untuk mengimbangi kenaikan biaya pendidikan, layanan kesehatan, transportasi, maupun kebutuhan perumahan.
Fenomena inilah yang dikenal sebagai penurunan pendapatan riil. Secara nominal seseorang mungkin memperoleh penghasilan lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Jika kenaikan penghasilan tersebut tidak mampu membeli barang dan jasa yang lebih banyak, kesejahteraan sesungguhnya tidak mengalami peningkatan. Tidak mengherankan apabila banyak pekerja merasa bekerja lebih keras daripada beberapa tahun lalu, tetapi ruang untuk menabung justru semakin sempit. Pendapatan bertambah, tetapi kemampuan finansial terasa berjalan di tempat.
Di sinilah paradoks pertama muncul. Pertumbuhan ekonomi meningkatkan nilai produksi nasional, tetapi tidak otomatis meningkatkan daya beli setiap rumah tangga. Kedua, kelas menengah mulai mengubah perilaku ekonominya. Kedua, kelas menengah mulai mengubah perilaku ekonominya. Salah satu sinyal yang paling menarik dalam beberapa tahun terakhir bukan berasal dari pasar modal ataupun neraca perdagangan, melainkan dari perilaku konsumsi masyarakat kelas menengah.
Selama lebih dari dua dekade, kelas menengah menjadi mesin utama pertumbuhan Indonesia. Dengan jumlah yang terus bertambah, kelompok ini mendorong permintaan terhadap perumahan, kendaraan bermotor, pendidikan, perjalanan wisata, restoran, hingga berbagai layanan digital. Ketika kelas menengah optimistis, roda ekonomi ikut berputar lebih cepat. Namun, belakangan perilaku tersebut mulai berubah. Perubahan perilaku tersebut sesungguhnya merupakan indikator psikologis yang penting.
Konsumen tidak hanya membelanjakan uang berdasarkan pendapatan saat ini, tetapi juga berdasarkan keyakinan terhadap masa depan. Ketika masyarakat mulai merasa masa depan ekonomi lebih tidak pasti, mereka cenderung meningkatkan tabungan berjaga-jaga dan menunda konsumsi yang tidak mendesak. Dalam ilmu ekonomi, kondisi ini dikenal sebagai precautionary saving, yaitu kecenderungan rumah tangga menyimpan dana lebih banyak karena mengantisipasi ketidakpastian.
Ironisnya, keputusan yang rasional bagi setiap keluarga dapat berubah menjadi masalah bagi perekonomian secara keseluruhan. Ketika jutaan rumah tangga secara bersamaan mengurangi konsumsi, permintaan domestik melemah, dunia usaha menunda ekspansi, dan penciptaan lapangan kerja ikut melambat. Dengan kata lain, ketika kelas menengah kehilangan optimisme, mesin pertumbuhan nasional mulai kehilangan tenaga penggeraknya. Ketiga, lapangan kerja bertambah, tetapi kualitasnya belum meningkat secara memadai.
Keberhasilan pembangunan bukan hanya diukur dari berapa banyak pekerjaan yang tercipta, melainkan juga dari kualitas pekerjaan tersebut. Indonesia memang berhasil menjaga tingkat pengangguran terbuka pada level yang relatif rendah dibandingkan masa pandemi. Namun, tantangan yang lebih besar justru berada pada kualitas kesempatan kerja. Masih banyak pekerja yang berada di sektor informal dengan produktivitas rendah, pendapatan tidak tetap, serta perlindungan sosial yang terbatas.
Sebagian lainnya memang bekerja penuh waktu, tetapi memperoleh penghasilan yang hanya sedikit di atas kebutuhan hidup minimum. Kondisi ini menciptakan fenomena yang semakin sering dibicarakan para ekonom, yaitu working poor—orang yang bekerja setiap hari tetapi tetap kesulitan meningkatkan taraf hidupnya. Dalam konteks tersebut, produktivitas tenaga kerja menjadi kata kunci. Dalam jangka panjang, kesejahteraan tidak mungkin meningkat secara berkelanjutan apabila produktivitas tidak ikut naik.
Perusahaan hanya dapat menaikkan upah secara berkesinambungan apabila nilai tambah yang dihasilkan pekerja juga meningkat. Karena itu, investasi pada pendidikan, pelatihan, inovasi, dan teknologi seharusnya dipandang sebagai investasi kesejahteraan, bukan sekadar pengeluaran sosial. Artinya, apabila penciptaan lapangan kerja hanya terkonsentrasi pada sektor dengan produktivitas rendah, maka pertumbuhan ekonomi akan tetap terjadi, tetapi kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan berjalan jauh lebih lambat.
Pembangunan pada akhirnya bukan perlombaan mengejar angka pertumbuhan, melainkan ikhtiar menghadirkan harapan. Sebab, bagi masyarakat, kemajuan tidak diukur dari statistik yang diumumkan setiap triwulan, tetapi dari keyakinan bahwa hidup hari ini lebih baik daripada kemarin, dan esok akan lebih baik daripada hari ini. Jika pertumbuhan gagal menghadirkan keyakinan itu, maka yang kita bangun hanyalah ilusi kemakmuran.
*Tulisan ini dimuat di Kompas.com
