Ini Saran Pakar Manajemen Untuk Bisnis Menghadapi Potensi Disrupsi Energi di Konflik Timur Tengah
Eskalasi konflik di Timur Tengah kembali memanas menyusul serangan Amerika Serikat terhadap pemimpin Iran, Ali Khamenei, yang terjadi kurang dari tiga hari setelah kegagalan perundingan di Jenewa, Swiss pada 27 Februari 2026 silam. Ketegangan ini diprediksi akan menguji ketahanan rantai pasok (supply chain) energi global dan memicu inflasi secara makro.
Dosen Manajemen Operasi Sekolah Tinggi Manajemen PPM, Ricky Virona Martono, menjelaskan bahwa guncangan pada pasokan minyak bumi akan berdampak langsung pada seluruh aktivitas industri dan distribusi. Mengingat minyak bumi adalah penggerak utama mesin produksi dan moda transportasi, pengurangan pasokan dipastikan akan mengerek harga sesuai prinsip demand-supply.
“Akibatnya, biaya produksi dan distribusi naik dan profit tergerus. Secara makro, hal ini mengakibatkan inflasi,” ujar Ricky dalam keterangan tertulis yang dikutip Selasa (10/3/2026). Ia menyebutkan jika kondisi ini berlanjut, Bank Sentral kemungkinan akan meningkatkan suku bunga, yang memperlambat pertumbuhan ekonomi suatu negara.
Fokus utama gangguan distribusi saat ini tertuju pada Selat Hormuz, jalur krusial yang dilewati oleh sekitar 20% minyak dunia. Berdasarkan data OPEC tahun 2024, konflik ini mengancam kelancaran distribusi minyak dari Uni Emirat Arab (4,5 juta barel per hari), Iran (3,1 juta barel), dan Kuwait (2,7 juta barel).
Ketiga negara tersebut dinilai paling rentan karena tidak memiliki jalur distribusi alternatif. Secara total, terdapat sekitar 10,3 juta barel minyak per hari atau setara 38% dari total produksi lima negara besar di kawasan tersebut yang berpotensi terhambat pengirimannya.
Sementara itu, Arab Saudi dan Irak dinilai lebih fleksibel karena dapat mengalihkan jalur distribusi melalui Pelabuhan Jeddah di Laut Merah atau melalui jaringan pipa minyak menuju Israel dan Terusan Suez.
Menanggapi situasi geopolitik ini, Indonesia didesak untuk segera menyiapkan strategi jangka pendek dan panjang guna mengurangi ketergantungan energi fosil. Dalam jangka pendek, perusahaan-perusahaan di Indonesia perlu memantau sumber pasokan dari wilayah lain untuk mengamankan stok energi nasional.
Di sisi lain, situasi ini dianggap sebagai peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor minyak ke negara-negara yang selama ini bergantung pada pasokan Iran dan Kuwait.
Untuk jangka panjang, pemerintah diharapkan fokus pada pengembangan energi alternatif dan optimalisasi produksi dalam negeri. Beberapa langkah strategis yang diusulkan meliputi penerusan proyek bahan bakar bioetanol dan optimalisasi pemanfaatan batu bara.
Kemudian, penambahan produksi minyak melalui pengembangan kilang di Balikpapan dan Tuban. Lalu, pengefektifan birokrasi investasi untuk menarik minat pengembang sektor energi.
Ricky mengingatkan isu geopolitik seperti ini terjadi hampir setiap tahun, sehingga mitigasi risiko eksternal harus selalu dicantumkan dalam strategi perusahaan. Pemerintah dan pelaku industri diminta tetap konsisten menjalankan strategi jangka panjang meski nantinya konflik telah mereda.
*Tulisan ini dimuat di SWA Online
