MBG dari Dapur ke Sekolah: Menguji Ketahanan Rantai Pasok Pangan Nasional
Salah satu program prioritas nasional pemerintahan Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG), menargetkan peserta didik PAUD hingga SMA/SMK serta ibu hamil dan menyusui. Program ini mulai dilaksanakan secara bertahap sejak 6 Januari 2025.
Walau banyak masyarakat menerima manfaatnya, pelaksanaan program ini tidak luput dari kritik, terutama setelah muncul insiden keracunan massal di sejumlah daerah.
Menurut BBC, pada Januari 2026 saja jumlah pelajar yang menjadi korban sudah mendekati 2.000 orang. Salah satu isu yang disorot adalah kurangnya perhatian pada pengelolaan rantai pasok dan praktik pengolahan bahan baku di SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang krusial bagi keamanan pangan.
Padahal, program ini mengusung janji besar untuk memenuhi kebutuhan 82,9 juta penerima manfaat. Keberhasilan MBG dari dapur ke sekolah bukan hanya soal mengenyangkan jutaan anak Indonesia, melainkan memastikan setiap mata rantai pasok pangan bekerja aman, tangguh, dan berkelanjutan demi masa depan generasi bangsa.
Hal itu perlu ditopang oleh kemampuan hasil peternakan, tangkapan laut, dan perkebunan lokal untuk memenuhi kebutuhan program MBG sebagai sumber bahan baku. Produsen lokal perlu diberdayakan agar ekonomi kerakyatan bergerak, dan peran koperasi desa dibutuhkan sebagai titik pemasaran hasil-hasil pertanian. Diperlukan ketegasan pengelola program untuk memastikan bahan baku yang digunakan memenuhi standar kualitas sehingga keamanan pangan terjaga dan kualitas gizi MBG terpenuhi.
Bahan baku harus disortir sesuai kualitas penerimaan tertentu. Penanganan khusus berupa rantai pasok dingin diperlukan untuk bahan yang mudah rusak, terutama sumber protein segar seperti ayam, daging, dan ikan. Setelah tiba di SPPG, bahan-bahan tersebut idealnya segera diolah. Jika belum, penyimpanan dingin diperlukan untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme.
Kesiapan masing-masing SPPG untuk penyimpanan stok pangan yang akan diolah sebagai MBG juga perlu diperhatikan dengan saksama. Pengelola bisa menggunakan sistem pemantauan/pelacakan digital atau pencatatan bahan baku secara terpusat untuk mencegah terulangnya insiden keracunan massal.
Selanjutnya, standar pengolahan pangan yang baik perlu diterapkan sebelum, saat, dan setelah proses memasak MBG. Ini penting untuk menghindari kontaminasi yang berpotensi mengancam kesehatan (patogen) sekaligus mencegah penurunan kualitas (aroma, bentuk, warna, dan rasa) saat makanan dikonsumsi.
Begitu pula dengan sumber daya manusianya. Petugas SPPG harus memenuhi kualifikasi tertentu dan memahami pentingnya praktik sanitasi, higiene, penyimpanan, serta pengolahan yang tepat. Karena itu, pengawasan ketat dan standardisasi perlu diutamakan di lapangan, termasuk melalui audit terstruktur oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Setelah MBG selesai dimasak dan siap didistribusikan, aspek penting yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah jeda atau durasi pengantaran MBG dari SPPG terdekat ke sekolah-sekolah penerima manfaat. Jadwal selesainya pemasakan dan pengiriman harus secara tepat dihitung sehingga MBG dapat dikonsumsi dalam kondisi hangat dan tidak terlalu lama tersimpan pada suhu ruang.
Keterlambatan pengiriman MBG dapat berimplikasi pada mundurnya waktu makan penerima manfaat dan meningkatkan risiko kontaminasi selama proses distribusi. Ini menjadi tantangan tersendiri mengingat Indonesia adalah negara kepulauan, terutama dari sisi rantai pasok.
Geografi Indonesia yang luas menuntut manajemen rantai pasok MBG di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) lebih fleksibel. Pengelola perlu membangun dapur-dapur kecil di lokasi yang mudah dijangkau atau memaksimalkan jalur laut di daerah kepulauan.
Ketangguhan logistik di medan sulit inilah yang menjadi kunci utama penentu keberhasilan program secara nasional. Perlu ada gotong royong antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha lokal.
Pemerintah pusat dan daerah perlu bekerja sama dengan TNI/Polri untuk menjangkau pelosok, sementara warga desa seperti petani dan nelayan berperan menyediakan bahan makanan segar. Selain itu, pengusaha angkutan setempat sangat dibutuhkan untuk mengantar makanan melewati medan yang sulit.
Jika semua pihak ini saling membantu, kendala geografis bukan lagi penghalang untuk memberikan gizi terbaik bagi anak-anak di seluruh Indonesia.
Keberlanjutan dan keamanan program MBG bertumpu pada akselerasi rantai pasok lokal yang ringkas, transparan, serta terintegrasi secara sistemik. Dengan memprioritaskan penyerapan bahan baku langsung dari produsen lokal di sekitar satuan pelayanan, integritas kesegaran pangan dapat terjaga sekaligus memitigasi risiko penurunan kualitas selama proses distribusi.
Implementasi sistem pelacakan digital (traceability) dan standardisasi rantai dingin (cold chain) pada setiap simpul logistik menjadi instrumen vital untuk memantau terpenuhinya parameter keamanan pangan. Melalui pengawasan ketat dari proses penerimaan bahan hingga pengantaran makanan jadi, risiko kontaminasi dapat ditekan secara signifikan sehingga program tetap aman dan memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan.
MBG memiliki potensi besar sebagai program transformasi sosial yang mendukung kesehatan anak, pengentasan stunting, dan penguatan ekonomi lokal. Namun, tanpa pembenahan serius pada rantai pasok pangan, pengawasan kualitas, dan kualifikasi pelaksana, program ini berisiko kehilangan legitimasi di mata publik dan membahayakan generasi muda.
*Tulisan ini dimuat di SWA Online
