Green Catch-Up Industrialization: Ketika Rumput Laut Menjadi Sustainability Niche
Selama ini, negara berkembang kerap dipandang selalu tertinggal. Revolusi Industri pertama, kedua, hingga era digital dipimpin oleh negara-negara maju. Negara berkembang hanya menjadi pengikut: mengimpor teknologi, membeli mesin, dan bersaing melalui biaya tenaga kerja yang murah. Literatur pembangunan menyebut proses ini sebagai catch-up industrialization, yakni upaya mengejar ketertinggalan melalui pembelajaran teknologi dan peningkatan kapabilitas industri.
Namun, dunia kini memasuki babak baru. Transisi menuju ekonomi hijau mengubah aturan permainan. Ketika dekarbonisasi, ekonomi sirkular, dan bioekonomi menjadi agenda global, negara berkembang justru memperoleh peluang yang belum pernah ada sebelumnya. Mereka tidak lagi harus mengejar industri lama yang telah matang, tetapi dapat membangun industri baru yang sejak awal berorientasi pada keberlanjutan.
Ada sebuah paradoks yang jarang dibicarakan dalam ruang-ruang kebijakan industri di Indonesia. Di satu sisi, kita adalah produsen rumput laut terbesar kedua di dunia, dengan laut seluas 5,8 juta kilometer persegi yang menjadi ladang alami bagi jutaan ton Gracilaria dan Eucheuma.
Di sisi lain, sebagian besar kekayaan itu masih dijual dalam bentuk mentah — dijemur, dikemas, lalu dikirim ke luar negeri untuk diolah menjadi agar-agar, karaginan, atau bahan baku farmasi yang nilainya bisa puluhan kali lebih tinggi. Kita kaya sumber daya, tetapi miskin nilai tambah.
Sebelum membahas rumput laut, ada satu pertanyaan yang lebih mendasar: mungkinkah transisi keberlanjutan global menjadi “pintu belakang” bagi negara berkembang untuk mengejar ketertinggalan industri?
Detour, bukan jalan lurus
Ekonom Keun Lee dari Seoul National University, peraih Schumpeter Prize sekaligus salah satu pemikir pembangunan paling berpengaruh saat ini, dalam bukunya Innovation–Development Detours for Latecomers (Cambridge University Press, 2024), menawarkan argumen yang provokatif sekaligus membebaskan.
Menurutnya, negara-negara yang tertinggal tidak dapat mengejar pemimpin global hanya dengan meniru jalur yang sudah dilalui. Mereka harus menemukan detour — jalan memutar yang justru memungkinkan mereka melampaui para pesaing dengan memanfaatkan “jendela peluang” yang muncul ketika terjadi perubahan teknologi atau pergeseran paradigma global.
Persis seperti Korea Selatan yang tidak mengejar industri tekstil Jepang secara frontal, tetapi melompat langsung ke industri semikonduktor dan otomotif ketika teknologi sedang berubah, negara-negara berkembang saat ini memiliki jendela peluang serupa yang terbuka lebar: transisi menuju ekonomi berkelanjutan.
Dunia bergerak cepat menuju ekonomi rendah karbon, produk bebas bahan kimia sintetis, serta rantai pasok yang dapat dipertanggungjawabkan secara lingkungan. Bagi negara berkembang, ini bukan ancaman. Sebaliknya, inilah window of opportunity yang belum pernah terbuka sebelumnya. Negara yang mampu membaca momentum ini berpeluang melakukan apa yang disebut Green Catch-Up Industrialization: menjadikan ceruk keberlanjutan (sustainability niche) sebagai industri bayi yang dilindungi, dipupuk, dan pada akhirnya mampu bersaing di tingkat global.
Baterai kendaraan listrik, hidrogen hijau, hingga semen rendah karbon mulai dikembangkan oleh negara-negara berkembang yang ambisius. Pertanyaannya, apakah Indonesia sudah bermain pada level yang sama?
Dari laut biru ke pabrik agar
Jawabannya dapat ditemukan pada industri pengolahan rumput laut, sektor yang selama ini cenderung dipandang sebelah mata.
Agar-agar bukan sekadar puding yang akrab di meja makan keluarga Indonesia. Produk ini merupakan biohidrokoloid yang digunakan dalam industri farmasi sebagai bahan kapsul gel, di laboratorium medis sebagai media kultur bakteri, dalam industri pangan global sebagai pengganti gelatin hewani, bahkan dalam penelitian bioteknologi mutakhir sebagai bahan scaffolding jaringan.
Pasar globalnya bernilai hampir US$400 juta dan diproyeksikan mencapai sekitar US$625 juta pada 2034. Artinya, pasar ini diperkirakan tumbuh lebih dari 50% dalam satu dekade, didorong oleh meningkatnya permintaan terhadap produk plant-based dan clean label di Eropa, Amerika Utara, dan Jepang.
Indonesia memiliki hampir sepertiga dari seluruh pabrik agar-agar yang beroperasi di Asia Tenggara. Perusahaan seperti PT Agar Swallow yang berdiri sejak 1991 dengan kapasitas produksi lebih dari 60 ton per bulan, maupun Swallow Globe Brand dari PT Dunia Bintang Walet yang telah hadir sejak 1971 dan menjadi salah satu merek agar-agar terkemuka di pasar domestik maupun ekspor, merupakan bukti bahwa capability building industri ini telah berlangsung selama lebih dari tiga dekade.
Di sinilah fenomena menarik terjadi. Perusahaan-perusahaan tersebut tidak sekadar mengolah komoditas. Mereka berinvestasi dalam riset dan pengembangan, sistem pengendalian mutu berstandar internasional, proses produksi tertutup dengan standar higienitas tinggi, serta ekspansi ke berbagai negara. Secara perlahan, mereka menjalankan apa yang oleh Keun Lee disebut sebagai coevolution of firms with sectoral systems: perusahaan tumbuh bersama ekosistem sektoralnya dan membangun kapabilitas yang saling memperkuat.
Paradoks yang harus diselesaikan
Namun, di balik kisah sukses tersebut, terdapat paradoks besar yang belum terselesaikan. Dari 63 pabrik pengolah rumput laut yang terdaftar di Indonesia, hanya 39 yang masih aktif. Tidak satu pun beroperasi pada kapasitas penuh. Sebagian bahkan hanya memanfaatkan sekitar 30%–40% dari kapasitas terpasang. Di tengah melonjaknya permintaan global, banyak mesin produksi kita justru setengah menganggur. Ekspor Indonesia pun masih didominasi produk semi-refined dengan nilai tambah yang rendah, sementara China mengimpor bahan baku dari Indonesia, mengolahnya menjadi produk bernilai lebih tinggi, lalu mengekspornya kembali ke pasar dunia.
Ini bukan sekadar kegagalan pasar, melainkan kegagalan sistemik yang mencerminkan setidaknya tiga persoalan sekaligus. Pertama, lemahnya koordinasi kebijakan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan pelaku industri. Kedua, rapuhnya rantai pasok hulu akibat kualitas rumput laut kering yang belum konsisten. Ketiga, belum siapnya sebagian besar pelaku industri memenuhi tuntutan green value chain yang kini menjadi syarat memasuki pasar premium di Eropa dan Amerika, termasuk sertifikasi organik, traceability, serta standar ESG yang semakin ketat.
Pembeli besar dari Eropa dan Jepang kini tidak lagi hanya bertanya, “Berapa harganya?” Mereka juga ingin mengetahui bagaimana rumput laut itu ditanam, siapa yang memanennya, berapa jejak karbonnya, dan apakah seluruh proses produksinya dapat diaudit. Bagi perusahaan yang belum mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, akses ke pasar premium akan semakin sulit, bahkan bisa tertutup sama sekali.
Ceruk hijau sebagai industri bayi
Di sinilah konsep green catch-up industrialization menjadi sangat relevan bagi Indonesia. Industri agar-agar dan karaginan nasional memenuhi hampir seluruh kriteria sebagai sustainability niche yang berpotensi berkembang menjadi industri bayi berkelas dunia.
Indonesia memiliki keunggulan sumber daya alam yang nyata dan sulit ditiru, permintaan global yang terus tumbuh sejalan dengan agenda keberlanjutan, perusahaan-perusahaan pelopor yang telah membuktikan kemampuan teknis maupun komersial, serta potensi spillover pengetahuan kepada ribuan petani rumput laut di pesisir Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku.
Yang dibutuhkan adalah apa yang oleh Keun Lee disebut sebagai Schumpeterian state: negara yang tidak sekadar melindungi industri dari persaingan global, tetapi secara aktif membangun kapabilitas melalui standardisasi benih, penyediaan infrastruktur pengeringan, pemberian insentif bagi sertifikasi internasional, serta dukungan terhadap riset dan pengembangan yang menghubungkan perguruan tinggi dengan pelaku industri.
Korea Selatan tidak menjadi raksasa semikonduktor karena pasar bekerja dengan sendirinya. Negara itu berhasil karena memiliki strategi industrialisasi yang konsisten, sabar, berani, dan berbasis pengetahuan. Indonesia sesungguhnya telah memiliki seluruh bahan bakunya — secara harfiah tersedia di lautan kita sendiri. Yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian untuk memandang industri pengolahan rumput laut bukan sekadar sebagai subsektor perikanan, melainkan sebagai industri strategis hijau abad ke-21.
Rumput laut merupakan contoh yang sangat jelas. Komoditas ini menghubungkan ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat pesisir, penyerapan karbon, ekonomi biru, bioekonomi, dan manufaktur berteknologi tinggi dalam satu ekosistem industri. Jika Indonesia mampu memanfaatkan momentum ini, kita tidak lagi hanya menjadi pemasok rumput laut bagi dunia, tetapi juga berpeluang menjadi pusat inovasi global untuk industri pangan bio-based berbasis kelautan.
Gelombang keberlanjutan global tidak akan menunggu. Jendela peluang itu terbuka sekarang. Pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia mampu, melainkan apakah kita cukup cerdas untuk memanfaatkannya sebelum peluang tersebut kembali terlewat.
*Tulisan ini dimuat di SWA Online
