Saatnya Memberdayakan Kelas Menengah
Perekonomian Indonesia masih memperlihatkan wajah yang relatif tangguh. Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen sepanjang 2025, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan 5,03 persen pada 2024. Bahkan pada triwulan II-2026, ekonomi masih tumbuh cukup baik di angka 5,29 persen secara tahunan. Namun, di balik angka agregat yang tampak meyakinkan itu, terdapat pertanyaan yang lebih mendasar: seberapa kuat sebenarnya fondasi pertumbuhan tersebut?
Pertanyaan ini penting karena konsumsi rumah tangga masih menjadi salah satu penopang utama perekonomian nasional. Ketika konsumsi melemah, momentum pertumbuhan pun segera kehilangan salah satu mesin utamanya.
Karena itu, keberhasilan menjaga pertumbuhan di kisaran lima persen tidak semestinya membuat kita mengabaikan gejala pelemahan daya tahan ekonomi kelompok yang selama ini menjadi tulang punggung konsumsi nasional.
Di titik inilah kelas menengah menjadi persoalan strategis. Data BPS menunjukkan, kelas menengah bersama kelompok menuju kelas menengah mencakup 66,35 persen penduduk Indonesia dan menyumbang 81,49 persen terhadap konsumsi rumah tangga. Angka ini memperlihatkan sebuah ketergantungan yang besar: ekonomi nasional berharap pada daya beli kelompok yang kini justru menghadapi tekanan. Konsumsi kelompok kelas menengah pada 2025, misalnya, hanya tumbuh 4,1 persen, lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan konsumsi kelompok lain. Paradoksnya jelas.
Ketika ekonomi membutuhkan kelas menengah untuk terus berbelanja demi menjaga pertumbuhan, kelas menengah sendiri menghadapi ruang ekonomi yang semakin sempit. Pertumbuhan ekonomi memang dapat terus tercatat dalam statistik, tetapi keberlanjutannya patut dipertanyakan apabila kelompok yang menjadi salah satu penopang utama permintaan domestik semakin kehilangan kemampuan untuk memperkuat posisi ekonominya.
Masalahnya, selama ini kelas menengah terlalu sering ditempatkan terutama sebagai konsumen. Keberhasilan kelompok ini kerap diukur dari kemampuannya membeli rumah, kendaraan, barang konsumsi, membiayai pendidikan anak, berwisata, dan menggerakkan berbagai sektor jasa. Tidak mengherankan apabila kelas menengah dan kelompok menuju kelas menengah yang mencakup 66,35 persen penduduk menyumbang 81,49 persen, konsumsi rumah tangga nasional.
Namun, ketergantungan yang begitu besar pada konsumsi menyimpan persoalan mendasar. Negara dan pelaku ekonomi berharap kelas menengah terus membelanjakan pendapatannya untuk menjaga mesin pertumbuhan, tetapi perhatian untuk memastikan pendapatan, produktivitas, dan keamanan ekonomi kelompok ini tumbuh secara berkelanjutan belum selalu sebanding. Kelas menengah, dengan kata lain, diminta terus menopang ekonomi, sementara fondasi ekonominya sendiri belum sepenuhnya diperkuat. Paradoks itu semakin terlihat ketika pertumbuhan konsumsi kelompok kelas menengah justru tertinggal dibandingkan dengan kelompok ekonomi lain.
Analisis IMF menunjukkan kontribusi kelas menengah terhadap konsumsi nasional turun dari puncaknya 45,6 persen pada 2017 menjadi 38,3 persen pada 2024, sementara pertumbuhan konsumsi kelompok ini merupakan salah satu yang paling lambat dalam beberapa tahun terakhir. Bank Dunia juga mencatat pertumbuhan konsumsi kelompok menuju kelas menengah hanya sekitar 1,3 persen per tahun pada periode 2019 hingga 2024, berkaitan dengan stagnasi upah riil dan terbatasnya penciptaan pekerjaan yang mampu memberikan penghasilan kelas menengah. Ini menunjukkan, persoalannya bukan sekadar apakah masyarakat masih mau berbelanja. Persoalan yang lebih mendasar adalah apakah ekonomi Indonesia masih cukup mampu menciptakan pekerjaan, pendapatan, dan peluang peningkatan kesejahteraan yang membuat kelas menengah memiliki kapasitas untuk terus tumbuh.
Selama kelas menengah hanya diperlakukan sebagai mesin konsumsi, tanpa diberdayakan sebagai sumber produktivitas dan penciptaan nilai tambah, kita sesungguhnya sedang membebani fondasi yang semakin rapuh.
Tekanan yang dihadapi kelas menengah sesungguhnya tidak selalu tampak dalam statistik pertumbuhan ekonomi. Bekerja dan memiliki penghasilan tidak otomatis berarti memiliki rasa aman secara ekonomi. Rumah tangga kelas menengah harus menghadapi biaya perumahan, pendidikan anak, kesehatan, transportasi, serta kebutuhan sehari-hari yang terus menyerap pendapatan.
Ketika kenaikan pendapatan tidak secepat peningkatan kebutuhan dan biaya hidup, ruang untuk menabung, membangun aset, atau menghadapi keadaan darurat pun semakin menyempit. Lebih dari itu, data Bank Dunia bahkan menunjukkan bahwa antara 2018 dan 2024 upah riil di Indonesia menurun rata-rata 1,1 persen per tahun.
Pada saat yang sama, ekonomi memang terus menciptakan lapangan kerja, tetapi sebagian besar berada pada sektor bernilai tambah rendah dan belum tentu menyediakan tingkat pendapatan yang mampu menopang kehidupan kelas menengah.
Dengan demikian, persoalan kelas menengah bukan semata-mata melemahnya daya beli, melainkan semakin terbatasnya ruang untuk membangun keamanan ekonomi jangka panjang. Kerentanan itu semakin jelas apabila melihat struktur sosial ekonomi Indonesia. Per Agustus 2026, jumlah kelas menengah hanya mencapai 16,6 persen atau sekitar 46,7 juta orang, sementara 50,4 persen penduduk atau sekitar 142 juta jiwa masih berada dalam kelompok menuju kelas menengah. Artinya, jauh lebih banyak masyarakat yang belum benar-benar memiliki ketahanan ekonomi dibandingkan dengan mereka yang telah mencapai posisi kelas menengah. Di atas kelompok miskin pun terdapat 68,51 juta penduduk yang tergolong rentan miskin.
Gambaran ini menunjukkan betapa tipisnya batas antara keamanan ekonomi dan kerentanan. Kehilangan pekerjaan, penurunan pendapatan, atau guncangan biaya hidup dapat dengan mudah mengubah posisi sebuah rumah tangga. Bahkan Bank Dunia mencatat bahwa kelompok rumah tangga kelas menengah semakin menunjukkan kekhawatiran terhadap kondisi ekonominya. Karena itu, membicarakan kelas menengah tidak cukup dengan bertanya apakah mereka masih sanggup berbelanja.
Pertanyaan yang lebih mendesak adalah: seberapa aman posisi ekonomi mereka untuk tetap berada di kelas menengah dan tidak tergelincir ke bawah? Merujuk pada pandangan tersebut, titik persoalan kemungkinan besar ada pada kualitas pertumbuhan ekonomi. Ekonomi memang terus tumbuh dan lapangan kerja terus tercipta, tetapi terlalu banyak pekerjaan baru berada pada sektor bernilai tambah rendah dan belum mampu menyediakan pendapatan yang menopang kehidupan kelas menengah.
Bank Dunia mencatat, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bertahan di sekitar lima persen, tetapi penciptaan pekerjaan semakin terkonsentrasi pada aktivitas bernilai rendah, sementara pekerjaan berproduktivitas tinggi dan bergaji lebih baik tumbuh terlalu lambat. Bahkan, antara 2018 dan 2025, proporsi pekerja yang memperoleh penghasilan setara dengan standar kelas menengah dilaporkan turun dari 14,5 persen menjadi hanya 7,1 persen.
Inilah persoalan yang seharusnya lebih mengkhawatirkan daripada sekadar angka pertumbuhan: ekonomi kita masih cukup mampu menciptakan pekerjaan, tetapi belum cukup berhasil menciptakan jalan bagi pekerja untuk naik kelas.
Ketika pendidikan yang lebih tinggi pun semakin tidak otomatis membuka akses terhadap pekerjaan formal dan bergaji lebih baik, mobilitas sosial berisiko berubah dari janji pembangunan menjadi sekadar pengecualian. Pertumbuhan lima persen, dalam kondisi seperti ini, dapat menjadi angka yang menenangkan di permukaan, tetapi menyembunyikan pertanyaan yang lebih mendasar: bertumbuh untuk siapa, dan apakah pertumbuhan itu benar-benar membuka jalan bagi masyarakat untuk bergerak naik? Karena itu, sudah saatnya paradigma kita terhadap kelas menengah diubah.
Pemberdayaan kelas menengah, dengan demikian, harus dimulai dengan menggeser orientasi pembangunan dari sekadar mempertahankan daya beli menuju perluasan kapasitas ekonomi.
Negara perlu menciptakan lingkungan yang memungkinkan masyarakat naik kelas dan mereka yang telah berada di kelas menengah tidak mudah tergelincir ke bawah. Caranya bukan dengan terus-menerus mendorong konsumsi, melainkan melalui penciptaan pekerjaan berkualitas, peningkatan produktivitas, penguatan keterampilan, terbukanya persaingan dan investasi, serta perluasan akses terhadap pembiayaan dan kesempatan membangun usaha maupun aset produktif.
Agenda ini bukan sekadar teori. Kajian Bank Dunia menunjukkan, reformasi yang memperkuat produktivitas, persaingan, investasi, keterampilan, dan kualitas pekerjaan berpotensi meningkatkan pendapatan tenaga kerja sekaligus menciptakan jutaan pekerjaan yang lebih baik. Karena itu, memberdayakan kelas menengah bukan berarti memberi mereka perlakuan istimewa.
Memberdayakan kelas menengah berarti memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi benar-benar menciptakan jalan untuk bekerja lebih produktif, memperoleh penghasilan lebih baik, membangun aset, dan bergerak naik secara sosial.
Di situlah sesungguhnya kelas menengah dapat kembali menjadi kekuatan ekonomi, bukan karena dipaksa terus berbelanja, melainkan karena diberi kemampuan untuk terus berkembang. Respons pertama yang dibutuhkan adalah menciptakan lebih banyak pekerjaan yang benar-benar mampu menopang kehidupan kelas menengah.
Kebijakan ekonomi tidak cukup dinilai dari jumlah lapangan kerja yang tercipta, tetapi juga dari produktivitas, tingkat pendapatan, dan kepastian yang ditawarkan pekerjaan tersebut. Investasi harus diarahkan kepada sektor-sektor bernilai tambah tinggi, sementara pendidikan dan pelatihan harus lebih responsif terhadap perubahan kebutuhan industri. Reformasi untuk memperkuat persaingan, investasi, keterampilan, dan produktivitas menjadi penting karena masalah Indonesia bukan semata-mata kekurangan pekerja, melainkan kekurangan pekerjaan berkualitas.
Bank Dunia bahkan memperkirakan paket reformasi struktural yang tepat dapat meningkatkan pendapatan tenaga kerja hingga 11 persen dan menciptakan 16,5 juta pekerjaan berkualitas lebih baik pada 2040. Respons berikutnya adalah memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga kelas menengah. Negara perlu menekan biaya hidup yang bersifat struktural, terutama perumahan, pendidikan, kesehatan, dan transportasi, sekaligus memperluas perlindungan terhadap risiko kehilangan pekerjaan dan guncangan pendapatan.
Namun, perlindungan saja tidaklah cukup. Kelas menengah juga harus diberi kesempatan lebih besar untuk membangun aset melalui akses terhadap perumahan yang terjangkau, pembiayaan produktif, investasi, dan pengembangan usaha.
Dengan demikian, kebijakan kelas menengah tidak boleh berhenti pada upaya menjaga daya beli hari ini, tetapi harus membantu mereka membangun keamanan ekonomi untuk masa depan. Sebab, kelas menengah yang hanya mampu bertahan dari satu bulan ke bulan berikutnya sesungguhnya belum cukup kuat untuk menjadi fondasi ekonomi jangka panjang.
Pada akhirnya, memberdayakan kelas menengah bukan sekadar soal menyelamatkan daya beli atau menjaga angka konsumsi. Ini adalah upaya untuk memperbaiki kualitas pertumbuhan ekonomi itu sendiri.
Indonesia tidak dapat terus berharap kelas menengah menjadi mesin konsumsi, sementara mesin ekonomi belum cukup menghasilkan pekerjaan berkualitas, pendapatan yang meningkat, dan peluang membangun aset. Kini saatnya memberdayakan kelas menengah bukan sekadar sebuah slogan, melainkan agenda pembangunan: mengubah kelas menengah dari sekadar konsumen menjadi kekuatan produktif yang mampu menciptakan nilai, memperluas kesejahteraan, dan menopang pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.
*Tulisan ini dimuat di Kompas.com