Minyak Melonjak, Paradoks Energi Lagi-lagi Terbuka

Minyak Melonjak, Paradoks Energi Lagi-lagi Terbuka

LONJAKAN harga minyak dunia kembali mengingatkan kita, ketahanan ekonomi Indonesia masih sangat mudah diguncang oleh gejolak yang terjadi ribuan kilometer dari Jakarta.

Pada 10 September 2026, Brent bahkan ditutup pada angka 107,63 dolar AS per barel, setelah menembus 100 dolar AS akibat eskalasi konflik dan terganggunya arus pelayaran minyak di kawasan Timur Tengah. Sekitar seperlima pasokan minyak dan gas dunia sebelumnya melewati Selat Hormuz. 

Bagi Indonesia, persoalannya bukan sekadar mahalnya minyak, melainkan ketidakpastian berapa lama harga tersebut akan bertahan.

Sebagai net importer, negara kita menghadapi kenaikan biaya impor sekaligus tekanan terhadap subsidi dan APBN. Bank Dunia mencatat impor minyak dan gas Indonesia telah mencapai 2,2 persen PDB pada 2025, sementara belanja subsidi energi sekitar 1,6 persen PDB. 

Pemerintah saat ini memang masih memiliki bantalan fiskal. Namun, kemampuan APBN menahan guncangan tidak boleh disalahartikan sebagai bukti, sistem energi kita sudah benar-benar tangguh.

Justru di sinilah pertanyaan yang lebih mendasar muncul: mengapa negara dengan sumber daya energi yang besar masih begitu rentan ketika harga minyak dunia melonjak? Ironisnya, lonjakan harga minyak justru memperlihatkan paradoks energi Indonesia.

Negara ini kaya akan sumber daya energi, tetapi ketahanan energinya belum sekuat yang kita bayangkan. Indonesia telah menjadi net importer minyak, sementara produksi minyak domestik terus berada di bawah kebutuhan.

Data IMF menunjukkan produksi minyak Indonesia hanya sekitar 782.000 barel per hari pada 2025, dan tren produksinya cenderung menurun. Pada saat yang sama, impor minyak dan gas mencapai 32,7 miliar dolar AS pada tahun yang sama.

Paradoks itu semakin jelas ketika melihat struktur energi nasional. Minyak diperkirakan masih menyumbang sekitar 28,1 hingga 30 persen dari pasokan energi primer Indonesia pada tahun ini. Sementara energi baru terbarukan diproyeksikan baru mencapai 17,3 persen. Artinya, transisi energi memang berjalan, tetapi belum cukup cepat untuk mengubah ketergantungan struktural kita terhadap energi fosil.

Persoalannya kemudian bukan sekadar berapa banyak minyak yang kita produksi, melainkan seberapa rentan perekonomian ketika dunia menaikkan harga minyak.

Kita akhirnya menghadapi paradoks: memiliki sumber daya energi, tetapi masih rentan terhadap harga energi dunia. Krisis kali ini semestinya tidak hanya dijawab dengan subsidi, tetapi dengan keberanian memperbaiki fondasi ketahanan energi.

Peredam Guncangan atau Perangkap?

Dalam situasi harga minyak yang melonjak, mempertahankan harga BBM bersubsidi tentu bukan keputusan yang sederhana. Kenaikan harga secara mendadak dapat merambat ke biaya transportasi, logistik, dan pangan, dan pada akhirnya menekan daya beli masyarakat

Karena itu, subsidi masih diperlukan sebagai peredam guncangan, terutama bagi kelompok miskin dan rentan. Namun, persoalannya muncul ketika subsidi diperlakukan sebagai jawaban setiap kali harga minyak dunia meningkat. Di titik itu, subsidi dapat berubah dari instrumen perlindungan menjadi perangkap kebijakan. Harga yang terlalu lama ditekan membuat konsumen tidak sepenuhnya merasakan kelangkaan energi, sementara negara menanggung selisihnya melalui APBN. 

Yang lebih problematis, subsidi yang berbasis komoditas belum tentu paling banyak dinikmati oleh mereka yang paling membutuhkan. Rumah tangga dan kelompok ekonomi yang mengonsumsi BBM lebih besar secara absolut berpotensi memperoleh manfaat subsidi lebih besar pula.

Karena itu, pertanyaan kebijakannya bukan lagi subsidi atau tidak subsidi, melainkan siapa yang harus dilindungi dan sampai kapan. Pemerintah perlu secara bertahap menggeser subsidi dari subsidi harga menjadi perlindungan pendapatan.

Negara tetap hadir ketika harga energi melonjak, tetapi kehadirannya diarahkan kepada manusia, bukan semata-mata kepada komoditas. Subsidi seharusnya menjadi jembatan menuju ketahanan energi, bukan tempat kita bersembunyi dari kebutuhan reformasi.

Menghadapi minyak yang mahal, pemerintah memang perlu menjaga agar masyarakat tidak menjadi korban pertama. Namun, melindungi rakyat tidak boleh berhenti pada menjaga harga BBM tetap murah. Perlindungan yang sesungguhnya adalah memastikan keluarga berpendapatan rendah tetap mampu makan, bekerja, bepergian, dan memenuhi kebutuhan dasar tanpa harus menanggung seluruh dampak gejolak energi dunia.

Karena itu, kebijakan energi perlu bergeser: dari sekadar menahan harga menuju pembangunan ketahanan. Pemerintah perlu memiliki skenario fiskal yang jelas ketika harga minyak bertahan pada 100 dolar AS, 120 dolar AS, bahkan lebih tinggi. Pada saat yang sama, subsidi harus semakin tepat sasaran dan perlindungan sosial diperkuat agar setiap rupiah APBN benar-benar menjangkau mereka yang paling membutuhkan.

Namun, ketahanan tidak mungkin dibangun hanya dengan uang negara. Indonesia juga perlu mempercepat pembangunan cadangan strategis energi, memperkuat produksi domestik, mengurangi pemborosan energi, serta mempercepat transportasi publik dan elektrifikasi. Transisi energi, karena itu, jangan dipandang semata sebagai agenda lingkungan, tetapi sebagai strategi untuk membebaskan ekonomi Indonesia dari ketergantungan terhadap gejolak minyak dunia.

Ukuran keberhasilannya pun harus berubah. Bukan lagi seberapa lama pemerintah mampu mempertahankan harga BBM, melainkan seberapa jauh Indonesia mampu mengurangi kebutuhan terhadap minyak impor. Sebab pada akhirnya, ketahanan energi bukan hanya soal menjaga negara tetap berjalan. Ia adalah tentang memastikan gejolak dunia tidak memaksa keluarga Indonesia membayar harga yang paling mahal.

Krisis sebagai Momentum Berubah

Indonesia tidak perlu panik menghadapi minyak dunia yang menembus 100 dolar AS per barel. Pemerintah masih memiliki ruang fiskal untuk meredam guncangan dan melindungi masyarakat. Namun, kemampuan APBN menyerap tekanan hari ini tidak boleh membuat kita merasa aman untuk hari esok.

Justru ketika negara masih memiliki bantalan, saat itulah reformasi harus dilakukan. Sebab ruang fiskal bukanlah sumber daya yang tak terbatas. Setiap rupiah yang digunakan untuk mempertahankan harga energi adalah rupiah yang tidak digunakan untuk memperbaiki transportasi publik, memperkuat pendidikan, membangun infrastruktur, atau menyiapkan energi masa depan.

Kita terlalu sering menunggu krisis menjadi besar sebelum berbenah. Ketika harga minyak turun, urgensi reformasi menghilang. Ketika harga kembali naik, subsidi kembali menjadi pilihan utama. Siklus ini tidak boleh terus berulang. Indonesia membutuhkan keberanian untuk melihat krisis energi bukan semata-mata sebagai ancaman, tetapi sebagai kesempatan untuk memperbaiki kebijakan yang selama ini membuat kita rentan.

Pada akhirnya, lonjakan harga minyak bukanlah penyebab paradoks energi Indonesia. Ia hanyalah cermin yang membuat paradoks itu terlihat lebih jelas. Minyak melonjak, dan tiba-tiba kita kembali menyadari bahwa negara yang kaya sumber daya energi ternyata belum sepenuhnya berdaulat atas kebutuhan energinya sendiri.

Paradoks itu lagi-lagi terbuka di hadapan kita: kita memiliki energi, tetapi masih rentan terhadap harga energi; memiliki APBN untuk melindungi rakyat, tetapi ruang fiskalnya ikut tergerus untuk membayar ketergantungan; dan memiliki pilihan untuk berubah, tetapi terlalu sering menunggu krisis berikutnya.

Karena itu, persoalan terpenting bukan bagaimana Indonesia bertahan ketika minyak mahal, melainkan bagaimana kita memastikan bahwa ketika harga minyak kembali melonjak, kehidupan rakyat Indonesia tidak lagi ikut terguncang. Semoga!

*Tulisan ini dimuat di Kompas.com

Baca Juga

Aries Heru Prasetyo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 PPM MANAJEMEN - All Rights Reserved

create with ❤️ by sisinfo team